#HidungFika – November 2016

Kumpulan tulisan fiksi #HidungFika tentang ulasan berita terkini di bulan November 2016. Enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.


“Lebaran Kuda”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 7 November 2016)

  1. Siapapun ahli ramal Pak SBY, saya mau pakai juga. Karena canggih, sebelum ada tuduhan tunggang-menunggangi demo 4 November 2016 beliau sudah klarifikasi 2 hari sebelumnya. Saya dan segenap crew #HidungFika (saingan Mata Najwa) mengucapkan selamat hari raya Lebaran Kuda.
  2. Dikabarkan penjualan produk topi cowboy dan jaket bomber meningkat. Sejumlah pemilik olshop mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memikirkan ulang mengenai rencana pengenaan pajak untuk endorser.
  3. Pemilu Presiden AS minggu ini dan hasil polling antara Clinton dan Trump menunjukkan hasil yang tipis semenjak Direktur FBI menyatakan ada bukti baru terkait kasus email server Hillary Clinton. Dikabarkan sejumlah anggota DPR meminta Kongres AS studi banding ke Indonesia untuk melihat pemakaian Gmail, Yahoo, Outlook yang masih marak dilakukan oleh PNS di Indonesia.
  4. Pak Ahok dikabarkan akan duet dengan Young Lex. Ahok akan special appearance di lagu “Bad” khususnya di bagian “Memang gue anak nakal seringkali ngomong kasar tapi masih batas wajar”. Ditanyakan tanggapannya, Iwa K berkomentar, “Bebas! Lepas! Tinggalkan saja semua beban di hatimu”
  5. Jessica Wongso akan menjalani hukuman penjara selama proses banding vonis 20 tahunnya. Dikabarkan ada petisi Change.org meminta agar Jessica dipindahkan ke Sukamiskin dan dijadikan barista di sana.

“Saatnya ke Mars”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 14 November 2016)

  1. Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS setelah memenangkan 306 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan, sementara Hillary Clinton meraih 232 electoral vote, meskipun memenangkan popular vote. Dikabarkan Elon Musk mendapatkan tambahan investasi untuk segera menyelesaikan proyek misinya ke Mars setelah website imigrasi Kanada crash.
  2. Menyaksikan kemenangan Trump, warga Kabupaten Bekasi merasa tidak terlalu bersedih dengan kemungkinan Ahmad Dhani menjadi Wakil Bupati. Namun sejumlah anggota masyarakat memastikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pasal Penghinaan Presiden benar-benar dihapus sebelum Setya Novanto dan Fadli Zon foto bersama dengan Ahmad Dhani di 2019.
  3. BPS rilis angka pertumbuhan ekonomi nasional di Q3 2016 yakni 5,02%. Beberapa analis ekonom menyebutkan kontraksi ekonomi ini karena ekspor yang menurun dan pemotongan anggaran yang menyeluruh di seluruh kementerian. Melihat situasi ini, dikabarkan bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuh mahaguru-nya akan diangkat sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Keuangan.
  4. Mantan ketua KPK Antasari Azhar mendapatkan status bebas bersyarat dari LP Kelas 1 Tangerang setelah ditahan selama 7,5 tahun atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain yang diduga terlibat cinta segitiga dengan caddy golf Rani Juliani. Baju korban yang hilang sebagai bukti kunci dari kasus ini masih merupakan misteri. Pengamat politik menyatakan ini sama misteriusnya dengan alasan pernikahan Rey Utami dan Pablo Putra Benua.
  5. Gubernur BI Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. KPK sudah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Kerugian negara dari mark-up proyek e-KTP ditaksir mencapai Rp. 2,3 T dan KPK menduga kasus ini akan melibatkan lebih banyak tersangka. Dikabarkan sebagian dana mark-up digunakan untuk memproduseri lagu “Alamat Palsu” dari Ayu Ting Ting sebagai jingle dan promosi penggunaan e-KTP.

“Daddy Wes”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 21 November 2016)

  1. Presiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama PPP dan menyatakan penyesalan terhadap penggunaan akun sosial media yang tidak bijak, yang isinya saling menghujat, adu domba dan provokasi. Menurut Pak Jokowi, hal semacam ini tidak mencerminkan tata nilai bangsa Indonesia. Menanggapi hal ini, seorang pakar komunikasi menyarankan Pak Jokowi lebih sering membuka bagian komentar Youtube Awkarin dan Instagram @lambe_turah.
  2. Warga dunia menyaksikan fenomena “Supermoon” pada tanggal 14 November 2016. Fenomena purnama raksasa ini merupakan yang paling besar dan terang semenjak 26 Januari 1948. Seorang pengamat astrolog menyatakan bahwa ini kemungkinan besar penyebab banyaknya perempuan Indonesia yang hormonal atau moody. “Ya, antara ini atau ekspektasi berlebihan terhadap pasangan yang tidak tersampaikan setelah melihat pernikahan Sandra Dewi di Tokyo Disneyland”, ujarnya.
  3. Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Dikabarkan oleh Kemristekdikti bahwa terjadi peningkatan minat program studi Bahasa Indonesia, seiring dengan meningkatnya permintaan ahli bahasa yang #dipakai dalam persidangan pencemaran nama baik, penistaan agama, dan perkara libel lainnya yang marak di Indonesia.
  4. Presiden terpilih AS Donald Trump berencana menerapkan kebijakan database imigran Muslim seperti era administrasi George Bush di tahun 2002-2011. Sejumlah kritik mengatakan kebijakan ini seperti “internment camps” keturunan Jepang-Amerika paska kejadian Pearl Harbor. Namun demikian, beberapa jomblo melihat hal positifnya terhadap kemungkinan peningkatan opsi calon pasangan di MuslimMatrimony.com.
  5. Dikabarkan setelah selesai masa tayang “Golden Ways” di Kompas TV bulan Oktober lalu, Mario Teguh berencana bermitra dengan sebuah klinik fertilitas untuk membuka chain klinik tes DNA “Daddy Wes”. Deddy Corbuzier dikabarkan tertarik untuk menanamkan sahamnya dan juga membuka layanan perawatan rambut di klinik tersebut.

“Obliviate!”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 28 November 2016)

  1. Mendikbud memutuskan untuk menghentikan sementara sistem Ujian Nasional (UN) mulai tahun depan dan ujian akhir siswa diserahkan ke pemerintah provinsi (untuk SMA, SMK, atau sederajatnya) dan pemerintah kabupaten/kota (untuk SD, SMP atau sederajatnya). Nantinya, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh ujian akhir namun ditentukan oleh sekolah masing-masing. Mengetahui hal ini, dikabarkan sejumlah calo soal UN akan beralih profesi menjadi calo tiket konser Coldplay.
  2. Setelah video viral Mannequin Challenge dari Satlantas Aceh Besar dan Satlantas Brebes, juri kompetisi Mannequin Challenge Nasional, Desy Ratnasari, memutuskan pemenangnya adalah TMC Polda Metro Jaya. Ditanya alasannya, Desy menjawab, “Iya, karena mereka konsisten tidak bergerak setiap jam pulang kantor di jalanan Thamrin dan Sudirman”.
  3. Perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang juga Sekjen FPI, Novel Bamukmin menegaskan untuk tetap melakukan demo besar di jalanan utama Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016. Hal ini mengundang polemik dari sejumlah tokoh nasional. Namun pengamat Robbie Abas menyarankan daripada demo di jalanan akan lebih bermanfaat untuk demo masak bersama Chef Aiko.
  4. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi. PM Rutte datang untuk menawar namun hanya mendapatkan koin Rp. 1.000 dari Presiden Jokowi meskipun sudah memberikan 1 keris sebagai simbolis pengembalian 1.500 benda yang ada di museum Belanda.
  5. Pemerintah dikabarkan sedang melakukan penelusuran apakah Magical Congress of the United States of America (MACUSA) beroperasi di Indonesia. Hal ini karena adanya indikasi mantera Obliviate yang digunakan secara massal menjelang terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembali.

Sekian rangkuman berita bulan ini dari #HidungFika — enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.

2016 Blog Update

It’s been almost two years since my last post and I have been noticing a surge in my stats due to a recent online article. Though I have been meaning to write again, I find it very difficult to maintain a steady stream of my usual blog posts and analysis in English due to my work load.

My close circles have been reading my daily “Devil Wears Prada”-meets-“Scandal” rants on my Path social network under the hashtag #CatatanAsrot, but I have started writing an Indonesian weekly satire news update titled #HidungFika on my Medium account.

The idea behind #HidungFika is to copy the popular Indonesian talkshow Mata Najwa (Najwa’s eyes). But why not Mata Fika? Because Fika’s eyes are small so better to see Fika’s nose that you can easily notice from far away.

Anyways. After getting some feedback, I might be cross-posting those posts here as well, just to make sure that there are no spiderwebs in this blog, and online journos who have been secretly reading my blog and writing articles about them will have something to do in the end. I just hope they understand my sense of humor and not spin it out of control.

New Year’s Note

I don’t really believe in coincidences, but I guess sometimes it happens. And it happens when you least expect it.
2014 was a good year for me, for my personal character growth and my professional development as well. Although I still want to maintain this blog as a policy blog, I’d like to share a bit of my personal story as well, particularly about a string of coincidences that has put me in a job where I am today.
***
New York, September 2014. I was assigned to assist Pak Kuntoro, my boss in the Presidential Delivery Unit (UKP4) for a mission during the UN General Assembly. We had lunch in Le Pain Quotidien, the one in 2nd Avenue.
It was one of my most memorable chats with him, as he told me a valuable lesson about trust.
“Fika, there are a lot of smart and capable people in this world, but what makes you different is about trust. When you are chosen or trusted by someone to do a job, do your best to not break that trust and work as hard as you can”.
Pak Kuntoro was referring to his experience when he was assigned by President Yudhoyono as the Chief of Reconstruction and Rehabilitation for Aceh and Nias after the 2004 tsunami and earthquake. He didn’t have any experience about disaster management, he’s not Acehnese, and at the time he knew that there are more “experts” for the job. But he took the job anyway and by the time BRR was dissolved in 2009, they managed USD 7.2 billion for reconstruction in Aceh and Nias, a feat that cannot be done if the global community didn’t have trust to manage that amount of money.
With Pak Kuntoro in Le Pain Quotidien, 2nd Avenue, New York
***
Jakarta, 10 October 2014. I was accompanying Pak Kuntoro for a book launch on the 10 year commemoration of the Aceh Tsunami. That day was actually the first time I met Ibu Susi of Susi Air.
Pak Kuntoro and Ibu Susi were long time friends during Aceh times, and when I was introduced to Ibu Susi, my first impression about her was someone who has heart in what she does and an unbelievable compassion for others.
She was also quick to tell me about numbers and data about the operation involved in extinguishing the forest fires and haze in Riau. And then I noticed that figures and numbers are something that Ibu Susi is also good at, in addition to observing that she will not hesitate to tell things as it is, even though I just met her.
20141008_190932
Ibu Susi and Pak Kuntoro in Aceh tsunami 10 year commemoration book launch event
***
Cabinet announcement, October 2014. I remember the days before, I texted Pak Kuntoro saying that I had a dream about him not becoming minister in President Jokowi’s cabinet. I told him how I actually felt relieved, instead of feeling disappointed that he won’t have a ministerial position in the next government. He then called to say thank you.
So, when the ministers are announced, and Ibu Susi’s name was called by the President, I texted Pak Kuntoro a simple message, “Pak Kun, we should help Ibu Susi”. I meant we as a team and didn’t mean myself personally.
However, a week later on a Sunday night, I got an unexpected phone call from Ibu Susi. When I picked up my phone, a deep, raspy voice greeted me, “So Pak Kuntoro told me you want to help me? Are you sure? My speed is not like him so you better be prepared”.
And that’s how it all started.
IMG-20141224-WA0001
Landing in Simeulue, Aceh. December 2014. Photo by Didik Heriyanto.
***
In the course of my early days assisting Ibu Susi, one of the most memorable conversations that I got from her is about courage. We had lunch one day in her residence, eating fish from Pangandaran which she insisted is not like the fish in Jakarta.
“Fika, do you know what’s lacking in this country? Courage. We can’t teach courage to people unless our leaders put themselves at risk”.
And so she did. The fishing license moratorium and anti transhipment policy, her strong stance against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, have definitely irked some people, but on the other side we have been getting support as well. You just can’t please everybody. Policymakers need to see things from a broader and strategic view for the long term, and sometimes it means taking actions that may seem unpopular for the short term.
***
So, 2015. I don’t know what kind of coincidences will happen in the days to come. I’m still young and I have a lot more to learn. I’m also a person who do not like to be in the spotlight, but I guess my job right now means this is inevitable.
I’m grateful that I’ve been given the opportunity to learn a lot of things, not just about trust and courage, from people who have throughly experienced it. I hope once in a while I can share it through this blog and use this as another form of communication.
Happy new year!

Clarification

Due to recent online articles about my appointment, my blog have been getting a lot of page visits, particularly on my last post.

The main referrer for that particular post was this link below:
http://manado.tribunnews.com/2014/11/22/tulisan-fika-fawzi-asisten-cantik-menteri-susi-mengkritik-kabinet-jokowi

First and foremost, I would need to point out that despite my appointment as a government officer, I am a professional whose loyalty is for the Republic of Indonesia, regardless who is the President. I do not have any political or corporate affiliations. All I have is my freedom of mind.

Thus, I have maintained my personal blog as a collection of analysis and opinion pieces as a public policy scholar.

All of my writings here, should be attributed to me and if someone else quotes it, they should have the courtesy to contact me before posting it somewhere else. Furthermore, if someone would like to translate it to Bahasa Indonesia, please do it properly and do not use Google Translate.

Regarding the said article above, it is a misleading headline and if one is diligent enough to understand the tone of my writing, it is an analysis of President Jokowi’s style of leadership, his choices of policies and ministerial appointments. I am cautious about how the media highlights the spectacle of the ministerial announcement more than the rationale behind the decisions. As responsible citizens, we need to apply critical thinking and monitor how the government implements its policies to ensure that they work for our benefit and not the benefit of political/corporate elites.

My hope is that the media does these kind of analysis instead of focusing on the personal profile of ministerial assistants such as myself. It is more unfortunate that the focus is on my looks particularly, instead of my competence.

Therefore, allow me to do my job properly, as I want only the best for this country and its people. And as of now, I believe that working with Ibu Susi is one of the best ways to do so.

Help us to focus on the performance of our programs and policies, report to us what’s being implemented on the ground, and let us know if we’re doing a good job or a bad job – and we will improve it. No more Asal-Bapak-Senang (or Asal-Ibu-Senang) reports.

This is a new era of governance and I wish the Indonesian media can keep up with real journalism to support it.

I thank you for your attention.

Men in White

©2014 merdeka.com/arie basuki
©2014 merdeka.com/arie basuki

Indonesia is a country of symbolism. Stemming from the Javanese culture, which comprises a majority of the population, every ritual and events will be embedded with subtle messages in the form of symbols and gestures which is not explicitly stated or written – or in some cases, it is used to accentuate what has already been stated or written. Those who can master these symbolisms will surely be able to send the right messages to the right people, win hearts, and even win elections.

President Jokowi, a Javanese man himself, is someone who understands and knows how to play these symbolisms.

The cabinet announcement last week, was held on the lawn of the Presidential Palace. His ministers, was donned in white shirts and black pants like the trademark attire of the President himself. When introduced, each of them was asked to run to the President. Hence, the “Working Cabinet” or Kabinet Kerja, was symbolised as the President’s men and women, who follows the same instruction of the President. They are ready to work, starting with a clean slate, different from the past regimes.

At least this is what they would like to portray.

The earlier canceled cabinet announcement was supposed to be held in Tanjung Priok, arguably Indonesia’s busiest port, and working helmets was prepared for each of the ministers. Tanjung Priok would have been a good show of priority for Indonesia’s maritime revival, similar to President Jokowi’s first speech after the presidential election announcement in the old harbor of Sunda Kelapa. Perhaps it is good that the Tanjung Priok plan did not materialise, because some were already quick to critique whether President Jokowi is someone who prefers “being with the people” instead of someone who can work efficiently from the palace.

As far as intended symbolism goes, there are others who can read between the unintended symbolisms as well. For example, why is Puan Maharani, daughter of PDIP Matriarch Megawati Soekarnoputri did not run towards President Jokowi when introduced as the Coordinating Minister for Human Development and Culture, and instead used a golf cart when other ministers walked in the palace.

Symbolisms may also be used to tone down the realities on the ground.

Despite the focus on the maritime sector, the newly created post Coordinating Minister for Maritime Affairs needs a lot of hard work since the institution is practically still Indroyono Soesilo as an individual. There are no staff, no budget, and no programs to manage yet, although thankfully BPPT is quick to lend an office for his daily work.

In the other ministerial posts, we also need to observe how the massive institutional shifts and mergers will play out:

  • The Directorate General for Higher Education under the Ministry of Education will now be merged with the Ministry of Research and Technology
  • Ministry of Public Housing will now be merged with Ministry of Public Works
  • The Directorate General of Spatial Plan under the Ministry of Public Works will now be merged with The National Land Agency – supposedly to have regulatory powers when transformed as the Agrarian Ministry
  • The Ministry of Forestry will now be merged with Ministry of Environment

The latter is even more worrisome, as environmentalists were quick to point that the two ministries have different paradigms as one is for exploitation, and one is for protection. When combined with spatial planning powers, conversion of natural forests into palm oil plantations or mining concessions will be expedited without proper checks and balances. One could have faith if the strategic ministerial posts were given to professionals, but we should be wary since these two posts are given to the Nasdem Party. One should also be even more cautious when the downstream and trade sector have the risks to be captured by corporate interests that will benefit from such arrangement.

There is a risk that in the early days of the government, ministries will be busy doing internal reorganisation work instead of strategically thinking about what they want to do in terms of policies and programs. Not to mention that there is a risk of delay since the apparatus of the parliament is not yet ready to discuss budgeting and program planning due to the recent DPR leadership crisis. The media is also not helping by highlighting the idiosyncrasies of the newly-appointed ministers rather than scrutinising on what they think the government should and can do.

Symbolisms may be useful, but despite all the media spins, tattoos-and-whatnot, what is more important is the actual performance of these ministers. After all, white is a colour that can easily get tainted.

Setting the stage

All the spotlight on an empty stage. Source: TRIBUN/Herudin
All the spotlight on an empty stage. Source: TRIBUN/Herudin

In a few hours, President Joko “Jokowi” Widodo will announce his cabinet. Despite promises for an early announcement, the pressure surrounding him to make his dream team is immense and hence, the delay. The end product, based on the various versions of the list of names being spread around, is beginning to look more of a product of compromise rather than a product of someone who can make his own decisions.

President Jokowi’s greatest strength is in his ability to communicate and gain the trust (and votes) of the common people. At the same time, however, this may irk the elites that are still clinging on to power. Shaping his cabinet seems to be the work of accommodating the interests of those who put him into power in the first place.

Jokowi_political_landscape

The quality of my doodle and handwriting aside, I would like to point out that we have a very popular President backed by an army of volunteers who would be willing to be mobilized at his will (but erratic and uncontrollable at times). However, President Jokowi has to manage the interests of Ibu Megawati and PDIP, his Vice President Jusuf Kalla (I’m observing that he is an autonomous political actor who does not stand entirely with the President and a veteran political operator himself), the Indonesia Hebat coalition (with Surya Paloh, Wiranto, etc) and the opposition, the Merah Putih coalition (with Prabowo, Aburizal Bakrie, etc) who is already giving the President a challenging landscape in the parliament. Military actors are operating as well in each of these camps (not as an institution ever since the erasure of “dwifungsi” by de jure), with the Islamists split between the two coalitions, the moderates tending to side with Jokowi.

President Jokowi’s track record in Surakarta and Jakarta should be applauded, but this is national politics. He would need maneuvers to outwit his opposition and prove that he is a man of himself and not a puppet of his political backing. What he did with KPK and PPATK to “screen” his ministers is one way for him to say “no” – along with the help of the media who can still back him up as long as he is still popular. Thus, his compromised cabinet may seem understandable, but in the very short run President Jokowi would need to prove that he can make his cabinet work – because he can’t run the government by himself. The stage is now set, and this will truly test his capabilities as a leader of change we voted for.

Jokowi's new "cabinet". Source: Twitter/@liputan9
Jokowi’s new “cabinet”. Source: Twitter/@liputan9

What is it with the beef import quota?

I think the beef import quota corruption case is going to the wrong directions. Instead of focusing about the case and the economic impact of the underlying import quota policy, most of the media’s focus is increasingly becoming on the women or the sex scandal surrounding it. I’m kinda pissed with the whole spin and I feel that I (at least) have the obligation to unpack the real issues that we should be debating instead of ‘proper’ nicknames for Javanese or Arabic girls.

Moving on. I think we firstly need to look at the structure of our beef market. Second, the implications of the import quota policy and of course, the ongoing corruption case on the beef import quota.

What needs to be in our urgent attention is that the current average price of beef in Java is about Rp. 85.0000-95.000/kg (USD 8-9/kg), and this is a significant jump from last year’s average price which is about Rp. 76.000/kg or Rp.60.000/kg in 2010. You look at the numbers (Ministry of Trade website), and you would see that there is roughly an increase of 20% in beef prices in just two years. Not normal.

Production-wise, if we look at the cattle sensus data, the number of beef cattle have shown an increasing trend. If we have an abundant of cattle why is the price so high? I need to quickly point out, provided that our data is valid, the production data shows the number of available cattle, not the number of meat available for consumption. The data that is largely missing is the number of meat stock we have in our abattoirs or traders (the middle supply chain).

Simple beef supply chain

We import beef in two forms: live beef cattle – so you can put them in feedlotters and make them plump (productivity counts), and frozen meat. Percentage-wise, we import about 60% of our import quota for live cattle, while 40% of our imports are frozen meat. We also limit the places where the imported beef can enter in our territory (only in certain ports), so it doesn’t disrupt the local market. You do want the poor cattle farmers to increase their welfare, no? No? You want cheap beef instead?

Now we go a bit to the rationale for the import quota. Basic microeconomics (for which I have mostly doodled during class – sorry Prof) tells us that if we have the price according to the world market (Pw), you have suppliers willing to sell at a cheaper price (and perhaps better quality too), while the local suppliers can’t compete and can only supply a small amount at that price. So let’s say the government imposes a quota and there is going to be a limit on how many beef products are available on the local market. Thus, this gives the opportunity for local cattle farmers to compete but alas, consumers might have to bear the more expensive price (Pq) as quotas affects the price indirectly. Voila, increase of producer surplus and decrease of consumer surplus, yadayadayada. The difference between quota and tariffs, the government can get the revenue from the tariff, but if it’s a quota – then whoever becomes the importers can get all the profit.

Import Quota

So who decides which importers can import the beef?

Now this is where the beef gets juicy (horrible pun, sorry).

In  January 2013, the Corruption Eradication Commission (KPK) caught red-handed the handing over of money from Juard Effendi and Arya Arby Effendi, two executives from PT Indoguna Utama (a well-known beef importer), to Ahmad Fathanah (AF) – known to be the close acquaintance of Luthfi Hasan Ishak (LHI), the president of the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera) at the time. Now the case is on trial and what is at stake is the government’s credibility in setting the import quota policy, as well as PKS’ credibility as a major Islamic party that sells itself as a clean and corruption-free party – with die hard grass root sympathizers (more on this political Islam aspect on another blog post).

But it’s not that easy for KPK as well. In order to prove that the importers paid a sum of money to AF and LHI to get the beef import quota, they need to prove that LHI in fact has an influence over the Ministry of Agriculture (with Minister Suswono, a PKS cadre, at its helm) – to give a recommendation for Indoguna as an importer – which is later decided in a coordination meeting between related ministries (i.e. Ministry of Trade and Ministry of Industry). In this meeting, apart from deciding which firms have the license to import based on the listed criteria, the government also decides the quotas – which have been decreasing for the past two years (compared to 2010).

Quota Influence Cycle

Seeing that this is quite a challenge, that’s why KPK (along with the help of PPATK) also use the Money Laundering Law on the suspects because the burden of proof shifts to them – they need to prove that the flow of money and all the financial transactions that goes through them is legit. And this is where the “many women of AF” story gets messy and convoluted the beef import story because there’s so many unanswered flow of money that goes to these women through AF.

Since the beef import quota case is still on trial, it is too early to know whether any of the suspects are going to jail or if any other actors are going to be implicated. But what we do know now is that the whole import quota policy is based on an unreliable production data, driven by a self-sufficiency policy that is not adding any value to cattle farmers, nor giving the consumers affordable meat.

With rising income in Indonesia, you’ve got an increasing demand but you’re limiting the supply and you expect things to be cheap? Do the math.