#HidungFika – Desember 2016

Kumpulan tulisan fiksi #HidungFika tentang ulasan berita terkini di bulan Desember 2016. Enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.


“Payung Biru”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (5 Desember 2016):

  1. Brigjen Teddy Hernayadi dinyatakan terbuki bersalah dan dijatuhkan vonis seumur hidup oleh Pengadilan Militer Tinggi II atas kasus korupsi di Kementerian Pertahanan. Brigjen Teddy terbukti merugikan negara sebesar USD 12 juta atas penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache sejak 2010-2014. Sebagai alternatif alutsista, dikabarkan mulai tahun depan Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah untuk pelatihan pilot permadani terbang.
  2. Forbes telah mengeluarkan daftar nama 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2016. Lima orang terkaya di Indonesia adalah Budi & Michael Hartono (BCA), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), Anthoni Salim (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Golden Agri-Resources), dan Sri Prakash Lohia (Indorama). Meskipun sudah ada program Tax Amnesty, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan bahwa Mukidi juga belum masuk ke dalam daftar Forbes tersebut.
  3. Setelah sukses menyelenggarakan aksi #SuperDamai212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan menjadi promotor dan organizer Jakarta Marathon 2017. Ditanya alasannya, perwakilan Kementerian Pariwisata menyatakan, “Ya, karena kami ingin menarik jumlah massa yang besar dan sterilisasi jalan Jakarta yang efektif secara bersamaan”. Ditambahnya, “Alhamdulillah, Bayclin juga sudah sepakat untuk menjadi sponsor utama di tahun depan”.
  4. Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku semenjak 28 November 2016. Salah satu pokok dalam revisi UU ITE adalah pemberlakuan prinsip “right to be forgotten” yakni seseorang boleh mengajukan penghapusan konten atau informasi tidak benar tentang dirinya yang dipublikasikan di masa lalu. Dikabarkan oleh pengamat digital Keenan Pearce, inilah penyebab mengapa film “Terjebak Nostalgia” yang dibintangi Raisa ditunda rilisnya sampai Desember ini.
  5. Desy Ratnasari (muncul kembali dalam headline #HidungFika) dikabarkan telah dikontak oleh perusahaan rekaman Cikeas untuk recycle lagu, “Payung Biru”.

“Olahraga Jantung”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (12 Desember 2016)

  1. Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Cimahi dan suaminya yang juga bekas Walikota Cimahi (2002-2012) atas dugaan penerimaan suap, KPK mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam memilih calon kepala daerah dari dinasti politik. Melihat fenomena ini, dikabarkan Badan Ekonomi Kreatif sedang negosiasi dengan Fox Broadcasting Company untuk memulai Spin-off dari serial TV “Empire” di Indonesia.
  2. Polisi menemukan bukti transfer pendanaan makar setelah penangkapan 10 orang pada Jumat dini hari sebelum #AksiDamai212 berjalan. Dikabarkan oleh pengamat intelejen, dana Rp. 300 juta yang diduga diterima oleh Rachmawati Soekarnoputri ternyata adalah dana mahar (bukan makar) untuk down payment suatu pernikahan. Seorang wedding organizer mengamati, “Sis, harga segitu di Jakarta sekarang cuman cukup buat katering Sari Roti sama Equil”.
  3. Ormas yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah membubarkan acara Kebaktian Kebangunan Rohani yang tengah berlangsung di Gedung Sabuga ITB, Bandung (6/12/2016), dengan alasan kebaktian harus digelar di gedung gereja, bukan gedung umum. Dikabarkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sedang mempelajari proposal untuk pengalihan biaya pemeliharaan lapangan Monas sebagai perpanjangan kompleks Masjid Istiqlal.
  4. Presiden terpilih AS Donald Trump menerima telepon dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan mencuitkan hal tersebut di akun Twitter-nya. Hal ini membuat geram Tiongkok karena selama 4 dekade, AS tidak pernah melanggar protokol komunikasi langsung dengan Presiden Taiwan demi menghargai kebijakan “One China Policy”. Dikabarkan Vanness Wu akan diberikan medali kehormatan oleh Taiwan atas keberhasilannya dalam menjalankan diplomasi “Meteor Garden”.
  5. Selanjutnya ke berita olahraga — Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016 setelah menyingkirkan Vietnam dengan skor agregat 4-3, meskipun Vietnam menguasai permainan dengan penguasaan bola 74 persen. Fu Ming, wasit dari laga terakhir tersebut dikabarkan akan direkrut oleh RS Harapan Kita sebagai pelatih terapis jantung.

“Ginkgo Biloba”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (19 Desember 2016)

  1. Polri berhasil menggagalkan upaya pengeboman Istana Negara yang akan menggunakan bom panci berisikan Triacetone Triperoxide (TATP) yang dapat meledakkan segala hal dalam radius 300 m. Tiga tersangka teroris telah dibekuk di Bekasi dan salah satunya adalah Dian Yulia Novi, perempuan mantan TKI di Oman yang akan dijadikan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri yang terdoktrin ISIS. Tim Redaksi #HidungFika tidak ingin berkomentar mengenai kejadian ini karena khawatir dipanggil Bareskrim apabila ini dibilang pengalihan isu Ahok sebagaimana dialami Eko Patrio yang dikutip tanpa persetujuan oleh 7 media online.
  2. Untuk isu Ahok sendiri — banyak Netizen yang opininya terpecah mengenai sidang perdana kasus penistaan agama oleh Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Netizen menyesali bahwa perdebatan lebih disorot kepada air mata Ahok di persidangan dan bukan substansi perkara. Namun dikabarkan lebih banyak Netizen yang menyesal dan berderai air mata setelah menyadari realitanya tidak akan ada abang ojek yang seganteng Hamish Daud Wyllie.
  3. Pegawai MA, Dora (nama sebenarnya) menjadi perhatian setelah videonya memukul, mencakar, dan menarik baju Polantas Aiptu Sutisna viral di sosial media. Dikabarkan sejumlah pengamat transportasi menyatakan akhirnya kampanye menggolkan proyek tilang elektronik, “Berhasil! Berhasil! Berhasil! Hore!”.
  4. Dikabarkan setelah laga final sepakbola AFF 2016 antara Indonesia melawan Thailand, sejumlah musisi Indonesia mengakui Timnas adalah sumber inspirasi lagu-lagu patah hati. Ini dikarenakan alur ceritanya yang konsisten, “ketika aku mencintaimu setengah mati, selalu saja menjadi yang kedua”.
  5. Kemudian untuk berita luar negeri — pasukan pro-rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah kembali menyerang Aleppo timur, kawasan dimana pasukan pro-pemberontak masih bertahan. Selain menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan di Aleppo, dikabarkan sejumlah aktivis juga menggalang pengedaran Ginkgo Biloba di markas PBB untuk mengingatkan mengenai apa yang terjadi di Bosnia dan Rwanda.

“Om, Telat Om”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (26 Desember 2016):

  1. Tim redaksi #HidungFika turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Hercules C130 HA-1334 milik TNI AU di Wamena, yang menewaskan 12 awak dan 1 penumpang. Ini menambah daftar kecelakaan udara di tahun 2016, yakni Skytruck M28 P-4201 milik Polri (jatuh di Pangkalpinang), Helikopter Bell 412 EP HA-5166 milik TNI AD (jatuh di Malinau), Helikopter Bell 205 HA-5073 milik TNI AU (jatuh di Yogyakarta), Helikopter Bell 412 EP HA-5171 milik TNI AD (jatuh di Poso), dan Pesawat Super Tucano TNI AU (jatuh di Malang). Kami mendoakan agar sayap malaikat merupakan alat penerbangan yang lebih diandalkan daripada sistem alutsista Indonesia.
  2. Dikabarkan grup musik asal Skotlandia, Franz Ferdinand, akan mengganti namanya menjadi Andrei Karlov. Hal ini dikabarkan setelah kejadian Dubes Rusia untuk Turki tewas ditembak oleh seorang Polisi Turki di sebuah galeri seni di Ankara, beberapa hari sebelum pertemuan antar Menlu Turki, Rusia, dan Iran untuk membahas proses perdamaian di Suriah.
  3. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dikabarkan sedang melakukan investigasi terhadap kasus deforestasi tinggi hutan cemara secara mendadak milik Perum Perhutani. Menurut sumber kurang terpercaya, dikabarkan ini akibat dari sweeping dan pemaknaan berlebihan terhadap fatwa MUI yang melarang penggunaan atribut Natal.
  4. Bank Indonesia mengeluarkan mata uang Rupiah dengan desain dan warna baru. Dengan adanya kontroversi seputar pemilihan pahlawan yang ditampilkan di mata uang baru, tidak berjilbabnya Cut Meutia, logo BI yang mirip palu arit, dan indikasi kemiripan dengan Yuan, maka pengamat ekonom aliran klasik mengusulkan agar Indonesia kembali ke sistem barter. “Ya, baiknya kembali ke masa dimana rempah-rempah ditukar dengan kemerdekaan kita”, ujarnya.
  5. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikabarkan telah meluncurkan kampanye kesehatan reproduksi bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2016. Dikabarkan tagline baru mereka adalah, “Om, Telat Om”.

Sekian recap berita bulan lalu dari #HidungFika; enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.

Advertisements

#HidungFika – November 2016

Kumpulan tulisan fiksi #HidungFika tentang ulasan berita terkini di bulan November 2016. Enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.


“Lebaran Kuda”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 7 November 2016)

  1. Siapapun ahli ramal Pak SBY, saya mau pakai juga. Karena canggih, sebelum ada tuduhan tunggang-menunggangi demo 4 November 2016 beliau sudah klarifikasi 2 hari sebelumnya. Saya dan segenap crew #HidungFika (saingan Mata Najwa) mengucapkan selamat hari raya Lebaran Kuda.
  2. Dikabarkan penjualan produk topi cowboy dan jaket bomber meningkat. Sejumlah pemilik olshop mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memikirkan ulang mengenai rencana pengenaan pajak untuk endorser.
  3. Pemilu Presiden AS minggu ini dan hasil polling antara Clinton dan Trump menunjukkan hasil yang tipis semenjak Direktur FBI menyatakan ada bukti baru terkait kasus email server Hillary Clinton. Dikabarkan sejumlah anggota DPR meminta Kongres AS studi banding ke Indonesia untuk melihat pemakaian Gmail, Yahoo, Outlook yang masih marak dilakukan oleh PNS di Indonesia.
  4. Pak Ahok dikabarkan akan duet dengan Young Lex. Ahok akan special appearance di lagu “Bad” khususnya di bagian “Memang gue anak nakal seringkali ngomong kasar tapi masih batas wajar”. Ditanyakan tanggapannya, Iwa K berkomentar, “Bebas! Lepas! Tinggalkan saja semua beban di hatimu”
  5. Jessica Wongso akan menjalani hukuman penjara selama proses banding vonis 20 tahunnya. Dikabarkan ada petisi Change.org meminta agar Jessica dipindahkan ke Sukamiskin dan dijadikan barista di sana.

“Saatnya ke Mars”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 14 November 2016)

  1. Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS setelah memenangkan 306 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan, sementara Hillary Clinton meraih 232 electoral vote, meskipun memenangkan popular vote. Dikabarkan Elon Musk mendapatkan tambahan investasi untuk segera menyelesaikan proyek misinya ke Mars setelah website imigrasi Kanada crash.
  2. Menyaksikan kemenangan Trump, warga Kabupaten Bekasi merasa tidak terlalu bersedih dengan kemungkinan Ahmad Dhani menjadi Wakil Bupati. Namun sejumlah anggota masyarakat memastikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pasal Penghinaan Presiden benar-benar dihapus sebelum Setya Novanto dan Fadli Zon foto bersama dengan Ahmad Dhani di 2019.
  3. BPS rilis angka pertumbuhan ekonomi nasional di Q3 2016 yakni 5,02%. Beberapa analis ekonom menyebutkan kontraksi ekonomi ini karena ekspor yang menurun dan pemotongan anggaran yang menyeluruh di seluruh kementerian. Melihat situasi ini, dikabarkan bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuh mahaguru-nya akan diangkat sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Keuangan.
  4. Mantan ketua KPK Antasari Azhar mendapatkan status bebas bersyarat dari LP Kelas 1 Tangerang setelah ditahan selama 7,5 tahun atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain yang diduga terlibat cinta segitiga dengan caddy golf Rani Juliani. Baju korban yang hilang sebagai bukti kunci dari kasus ini masih merupakan misteri. Pengamat politik menyatakan ini sama misteriusnya dengan alasan pernikahan Rey Utami dan Pablo Putra Benua.
  5. Gubernur BI Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. KPK sudah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Kerugian negara dari mark-up proyek e-KTP ditaksir mencapai Rp. 2,3 T dan KPK menduga kasus ini akan melibatkan lebih banyak tersangka. Dikabarkan sebagian dana mark-up digunakan untuk memproduseri lagu “Alamat Palsu” dari Ayu Ting Ting sebagai jingle dan promosi penggunaan e-KTP.

“Daddy Wes”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 21 November 2016)

  1. Presiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama PPP dan menyatakan penyesalan terhadap penggunaan akun sosial media yang tidak bijak, yang isinya saling menghujat, adu domba dan provokasi. Menurut Pak Jokowi, hal semacam ini tidak mencerminkan tata nilai bangsa Indonesia. Menanggapi hal ini, seorang pakar komunikasi menyarankan Pak Jokowi lebih sering membuka bagian komentar Youtube Awkarin dan Instagram @lambe_turah.
  2. Warga dunia menyaksikan fenomena “Supermoon” pada tanggal 14 November 2016. Fenomena purnama raksasa ini merupakan yang paling besar dan terang semenjak 26 Januari 1948. Seorang pengamat astrolog menyatakan bahwa ini kemungkinan besar penyebab banyaknya perempuan Indonesia yang hormonal atau moody. “Ya, antara ini atau ekspektasi berlebihan terhadap pasangan yang tidak tersampaikan setelah melihat pernikahan Sandra Dewi di Tokyo Disneyland”, ujarnya.
  3. Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Dikabarkan oleh Kemristekdikti bahwa terjadi peningkatan minat program studi Bahasa Indonesia, seiring dengan meningkatnya permintaan ahli bahasa yang #dipakai dalam persidangan pencemaran nama baik, penistaan agama, dan perkara libel lainnya yang marak di Indonesia.
  4. Presiden terpilih AS Donald Trump berencana menerapkan kebijakan database imigran Muslim seperti era administrasi George Bush di tahun 2002-2011. Sejumlah kritik mengatakan kebijakan ini seperti “internment camps” keturunan Jepang-Amerika paska kejadian Pearl Harbor. Namun demikian, beberapa jomblo melihat hal positifnya terhadap kemungkinan peningkatan opsi calon pasangan di MuslimMatrimony.com.
  5. Dikabarkan setelah selesai masa tayang “Golden Ways” di Kompas TV bulan Oktober lalu, Mario Teguh berencana bermitra dengan sebuah klinik fertilitas untuk membuka chain klinik tes DNA “Daddy Wes”. Deddy Corbuzier dikabarkan tertarik untuk menanamkan sahamnya dan juga membuka layanan perawatan rambut di klinik tersebut.

“Obliviate!”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 28 November 2016)

  1. Mendikbud memutuskan untuk menghentikan sementara sistem Ujian Nasional (UN) mulai tahun depan dan ujian akhir siswa diserahkan ke pemerintah provinsi (untuk SMA, SMK, atau sederajatnya) dan pemerintah kabupaten/kota (untuk SD, SMP atau sederajatnya). Nantinya, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh ujian akhir namun ditentukan oleh sekolah masing-masing. Mengetahui hal ini, dikabarkan sejumlah calo soal UN akan beralih profesi menjadi calo tiket konser Coldplay.
  2. Setelah video viral Mannequin Challenge dari Satlantas Aceh Besar dan Satlantas Brebes, juri kompetisi Mannequin Challenge Nasional, Desy Ratnasari, memutuskan pemenangnya adalah TMC Polda Metro Jaya. Ditanya alasannya, Desy menjawab, “Iya, karena mereka konsisten tidak bergerak setiap jam pulang kantor di jalanan Thamrin dan Sudirman”.
  3. Perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang juga Sekjen FPI, Novel Bamukmin menegaskan untuk tetap melakukan demo besar di jalanan utama Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016. Hal ini mengundang polemik dari sejumlah tokoh nasional. Namun pengamat Robbie Abas menyarankan daripada demo di jalanan akan lebih bermanfaat untuk demo masak bersama Chef Aiko.
  4. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi. PM Rutte datang untuk menawar namun hanya mendapatkan koin Rp. 1.000 dari Presiden Jokowi meskipun sudah memberikan 1 keris sebagai simbolis pengembalian 1.500 benda yang ada di museum Belanda.
  5. Pemerintah dikabarkan sedang melakukan penelusuran apakah Magical Congress of the United States of America (MACUSA) beroperasi di Indonesia. Hal ini karena adanya indikasi mantera Obliviate yang digunakan secara massal menjelang terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembali.

Sekian rangkuman berita bulan ini dari #HidungFika — enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.

Clarification

Due to recent online articles about my appointment, my blog have been getting a lot of page visits, particularly on my last post.

The main referrer for that particular post was this link below:
http://manado.tribunnews.com/2014/11/22/tulisan-fika-fawzi-asisten-cantik-menteri-susi-mengkritik-kabinet-jokowi

First and foremost, I would need to point out that despite my appointment as a government officer, I am a professional whose loyalty is for the Republic of Indonesia, regardless who is the President. I do not have any political or corporate affiliations. All I have is my freedom of mind.

Thus, I have maintained my personal blog as a collection of analysis and opinion pieces as a public policy scholar.

All of my writings here, should be attributed to me and if someone else quotes it, they should have the courtesy to contact me before posting it somewhere else. Furthermore, if someone would like to translate it to Bahasa Indonesia, please do it properly and do not use Google Translate.

Regarding the said article above, it is a misleading headline and if one is diligent enough to understand the tone of my writing, it is an analysis of President Jokowi’s style of leadership, his choices of policies and ministerial appointments. I am cautious about how the media highlights the spectacle of the ministerial announcement more than the rationale behind the decisions. As responsible citizens, we need to apply critical thinking and monitor how the government implements its policies to ensure that they work for our benefit and not the benefit of political/corporate elites.

My hope is that the media does these kind of analysis instead of focusing on the personal profile of ministerial assistants such as myself. It is more unfortunate that the focus is on my looks particularly, instead of my competence.

Therefore, allow me to do my job properly, as I want only the best for this country and its people. And as of now, I believe that working with Ibu Susi is one of the best ways to do so.

Help us to focus on the performance of our programs and policies, report to us what’s being implemented on the ground, and let us know if we’re doing a good job or a bad job – and we will improve it. No more Asal-Bapak-Senang (or Asal-Ibu-Senang) reports.

This is a new era of governance and I wish the Indonesian media can keep up with real journalism to support it.

I thank you for your attention.

Men in White

©2014 merdeka.com/arie basuki
©2014 merdeka.com/arie basuki

Indonesia is a country of symbolism. Stemming from the Javanese culture, which comprises a majority of the population, every ritual and events will be embedded with subtle messages in the form of symbols and gestures which is not explicitly stated or written – or in some cases, it is used to accentuate what has already been stated or written. Those who can master these symbolisms will surely be able to send the right messages to the right people, win hearts, and even win elections.

President Jokowi, a Javanese man himself, is someone who understands and knows how to play these symbolisms.

The cabinet announcement last week, was held on the lawn of the Presidential Palace. His ministers, was donned in white shirts and black pants like the trademark attire of the President himself. When introduced, each of them was asked to run to the President. Hence, the “Working Cabinet” or Kabinet Kerja, was symbolised as the President’s men and women, who follows the same instruction of the President. They are ready to work, starting with a clean slate, different from the past regimes.

At least this is what they would like to portray.

The earlier canceled cabinet announcement was supposed to be held in Tanjung Priok, arguably Indonesia’s busiest port, and working helmets was prepared for each of the ministers. Tanjung Priok would have been a good show of priority for Indonesia’s maritime revival, similar to President Jokowi’s first speech after the presidential election announcement in the old harbor of Sunda Kelapa. Perhaps it is good that the Tanjung Priok plan did not materialise, because some were already quick to critique whether President Jokowi is someone who prefers “being with the people” instead of someone who can work efficiently from the palace.

As far as intended symbolism goes, there are others who can read between the unintended symbolisms as well. For example, why is Puan Maharani, daughter of PDIP Matriarch Megawati Soekarnoputri did not run towards President Jokowi when introduced as the Coordinating Minister for Human Development and Culture, and instead used a golf cart when other ministers walked in the palace.

Symbolisms may also be used to tone down the realities on the ground.

Despite the focus on the maritime sector, the newly created post Coordinating Minister for Maritime Affairs needs a lot of hard work since the institution is practically still Indroyono Soesilo as an individual. There are no staff, no budget, and no programs to manage yet, although thankfully BPPT is quick to lend an office for his daily work.

In the other ministerial posts, we also need to observe how the massive institutional shifts and mergers will play out:

  • The Directorate General for Higher Education under the Ministry of Education will now be merged with the Ministry of Research and Technology
  • Ministry of Public Housing will now be merged with Ministry of Public Works
  • The Directorate General of Spatial Plan under the Ministry of Public Works will now be merged with The National Land Agency – supposedly to have regulatory powers when transformed as the Agrarian Ministry
  • The Ministry of Forestry will now be merged with Ministry of Environment

The latter is even more worrisome, as environmentalists were quick to point that the two ministries have different paradigms as one is for exploitation, and one is for protection. When combined with spatial planning powers, conversion of natural forests into palm oil plantations or mining concessions will be expedited without proper checks and balances. One could have faith if the strategic ministerial posts were given to professionals, but we should be wary since these two posts are given to the Nasdem Party. One should also be even more cautious when the downstream and trade sector have the risks to be captured by corporate interests that will benefit from such arrangement.

There is a risk that in the early days of the government, ministries will be busy doing internal reorganisation work instead of strategically thinking about what they want to do in terms of policies and programs. Not to mention that there is a risk of delay since the apparatus of the parliament is not yet ready to discuss budgeting and program planning due to the recent DPR leadership crisis. The media is also not helping by highlighting the idiosyncrasies of the newly-appointed ministers rather than scrutinising on what they think the government should and can do.

Symbolisms may be useful, but despite all the media spins, tattoos-and-whatnot, what is more important is the actual performance of these ministers. After all, white is a colour that can easily get tainted.

The BP Migas Tsunami

Some bad news and good news for the Indonesian oil and gas industry. After the unexpected ruling from the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi – MK) to dissolve BP Migas – the state’s regulating body for upstream oil and gas and contracts – many were left in limbo with questions regarding the status of the existing contracts and of the future of the industry as a whole. The good news is, perhaps this is could be an opportunity for governance reform in the industry. Oh and, perhaps good news for lawyers as well as their billable hours may increase.

The crux of the matter lies in Article 33 of the 1945 Constitution, in which the Court believes that with the structure of BP Migas after the 2001 oil and gas law, the state is unable to utilize its natural resouces to maximize its benefits for the welfare of the people. The Court argues that BP Migas is unconstitutional because BP Migas prevented the State from exercising directly its full authority over its oil and gas resources and with the signing of the Production Sharing Contract (PSC) the State lost its freedom to make regulations or policies contrary to the contents of the PSC.

In a way I believe the Court had a point, because BP Migas wasn’t the only regulator as contractors would still need to liaise with the Upstream Oil and Gas Directorate under the Ministry of Energy and Mineral Resources (“MEMR”). It’s cumbersome for contractors at times because you had to go to both BP Migas and MEMR anyways. Calling BP Migas as a regulating body would not be entirely correct, in my opinion. They are the executing legal entity to enter into PSCs with oil and gas contractors (and they negotiate on behalf of the government to agree on the contract’s terms).

Now, with the “tsunami” ruling that swept everybody off their feet, the government needed to act quickly to ensure that in the aftermath of the tsunami, there’s a continuity in the oil and gas industry. They issued Presidential Regulation No. 95/2012, stating that the responsibilities of BP Migas is now transferred to a temporary working unit (Upstream Oil and Gas Business Activities Implementation Unit – UPKUHM) under the direct supervision of the Minister of EMR, and all contracts will remain in effect until they expire or until such other dates may be agreed.

Thus, as Prof. Hikmahanto argued in his Kompas op-ed (do note that he was also consulted by the government during the court process), with the MK ruling, the government is actually exposed to the liabilities of the contract. He cautioned, with this arrangement in effect, the government is in hostage of potential legal problems and this beats the purpose of the “maximizing benefits for the welfare of the people” argument.

The 2001 oil and gas law is currently being revised, but with this ruling, the ideological battle is locked and the law must be revised accordingly. If I can draw on Prof. Hikmahanto’s op-ed correctly, there would be at least two options to move forward: A) nominate a state-owned enterprise to act on behalf of the government so that it can exercise its petroleum resources – i.e. Pertamina like the pre-Reformasi era; or B) a total overhaul of the oil and gas law and apply the mining licenses regime into the oil and gas industry.

Costs and benefits are a bit murky at this point of time, but we know the precedent in option A and how difficult it is in implementing option B. Pertamina isn’t exactly “clean” from corruption and that is what prompted the oil and gas law in 2001 (separation between the regulator and the operator). Meanwhile, knowing the track record of how Laws in Indonesia are legislated together with DPR, the longer the oil and gas law revision will take, the longer that the government will be exposed of the liabilities of the contracts. Not to mention whether it is truly practical to implement a licensing regime in the oil and gas industry.

Funny thing is, the group of proponents of MK’s ruling are the same proponents who proposed the 2001 oil and gas law in the first place – Islamic groups such as Muhammadiyah and Islamic political parties PAN, PKB, PPP, PK, PBB – who were dominant during Reformasi and made Abdurrahman Wahid the President (read Lin Che Wei’s analysis here).

One should be curious to understand why they would repeal what they proposed earlier – if not for dubious political motives and not for “the welfare of the people”.

And Jakarta voted…

20120920-180851.jpg

For Jakartans, 20 September 2012 would be a historical day and for some, it’s a free leave day to plan your long weekend out of the city (offices in Jakarta are given a holiday for people to go out and vote). It is the day when the fate of commuters in Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Bodetabek) are decided by the voice of Jakartans. Most likely it is also the day when the fate of property developers in the Bodetabek area are decided as well.

Quick count results show that Joko Widodo (“Jokowi”) won against the incumbent governor Fauzi Bowo. Many articles already point out why Jokowi stands out from Fauzi Bowo, such as this piece in NYTimes or in Foreign Policy about Princeton’s case study on Jokowi’s leadership in Solo, but I’m interested more in the level of participation of voters – only 67.35% (the first round of elections was 64.4%).

When people vote, they vote for the leaders on top, but the real impact is indirect because voters mostly deal with the street-level bureaucrats on a daily basis (diagram below). My hypothesis is that the low turnout of voters is caused by people assuming that whom they vote for won’t matter because business-as-usual in the Jakarta bureaucracy will be implemented – thus voting won’t change a thing. Personally I believe we need to persuade voters that there are leaders that can change how the bureaucracy work and they can deliver results – though there are still few in Indonesia. It is just unfortunate that in Indonesia these leaders are pre-selected by political parties and not by the people.

20120920-181055.jpg

Technically Jokowi hasn’t won yet. The official results from KPUD needs to be announced some time in October and he has to formally resign as the Mayor of Solo (with entailed risks if he’s not permitted by DPRD). Jakartans on the other hand, are impatient and they want to see quick results (i.e. less congestion, less floods). No matter who becomes governor, it depends whether he/she can change the way things work in the bureaucracy through his/her leadership, program and policies. And this doesn’t come instantly.

Then there’s that problem unique to Jakarta. It is Indonesia’s engine of growth (see figure above from the World Bank) and it definitely attracts people from the rest of the country. What the future governor needs to realize is that policies to prevent people from coming to Jakarta is futile, because in principle, cities attract poor people. What Jakarta needs is a governor that is committed to develop its people as complete human beings (education, housing & health) and not just develop places that caters to the rich.