Global Demand for Seafood Tests Indonesia’s Sovereignty

Since April 1, Thailand has closed its Andaman Bay for commercial fishing and will maintain the policy until June 30. In a similar maneuver, China will adopt a moratorium on fishing in its waters from the Yellow Sea to the East China Sea and the South China Sea from May 1 to September 1.

Altogether more than 250,000 fishing vessels will be affected, and many of them will venture further to catch fish to avoid the costs of stopping operations completely.

To put this into context, China is the world’s largest net exporter of seafood, while the number one net importer of seafood is the US. However, China will soon become the world’s biggest seafood importer due to a rise in its people’s average income. China’s import volume has grown by 8 percent annually.
By 2020, the Chinese government projects that as marine resources deplete, the country’s fisheries production will shrink to around 10 million tons, a contraction of 3 million tons compared to its 2015 volume.

Growing Chinese demand for seafood, however, will stress existing global fisheries stocks unless proper sustainability measures are rigorously applied.

In comparison, the US government recently enacted a rule on seafood traceability seeking to prevent imports of illegally caught fish. However, major US seafood companies have filed a lawsuit against the government, claiming that the policy will increase operational costs by up to US$1 billion per year – because in practice, large volumes of US seafood are exported to processing hubs mainly in China and then reimported by US companies.

Witnessing these dynamics, the global demand for seafood will impact countries with relatively healthy fisheries stocks, including Indonesia.

Overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) has been a global problem for decades but it is only recently that the Indonesian government has increased its awareness of sustainability challenges in its maritime domain, as part of President Joko “Jokowi” Widodo’s global maritime nexus vision

Indonesia’s zero-tolerance of poaching has quickly shaped the policy debates in the regional, and to some extent global, trade in seafood. Up to two years ago, Indonesia’s seafood entered the world markets without proper accounting and controls.

Thailand, with its Thai Union Group, is the largest canned tuna exporter in the world, but it imports 90 percent of its tuna sources, mainly from Indonesia. In the past, a large number of Thai fishing vessels operated illegally in Maluku waters, employing migrant workers in slavery-like conditions, exposed only after the Indonesian government slapped a fisheries licensing moratorium and transshipment ban in late 2014.

Thai Union’s revenue in 2014 stood at $3.44 billion, completely dwarfing Maluku’s regional revenue from fisheries, which amounted to less than $1million that year.

Stark numbers have also emerged in Merauke in Papua, where the Chinese fishing firm Pingtan Marine Enterprise Ltd (NASDAQ: PME) has operated in the rich waters of Arafura. In its public investor presentation, PME reported a decline in revenue from $233 million in 2014 to $60.7 million in 2015. The report detailed that 156 of their Chinese-flagged fishing vessels stopped operating in Indonesian waters following the moratorium policy, a bizarre statement given that foreign-flagged vessels have been banned from operating in Indonesia since 2005.

PME claims that a vessel operating in Arafura can earn a net income up to $1 million per year, which as it happens equals Papua’s total revenue from fisheries in 2014.

Reforms are underway to realign the gap in Indonesia’s seafood potential with actual performance. Those who have benefited from shady past practices dislike such reforms and continue to fight policies implemented by the government, claiming that such policies have “hurt” exports and the industry.

It is naïve to only see the performance of Indonesia’s seafood industry through its export figures. Domestic seafood consumption should instead top our concern, since protein from cattle will not be enough. Indonesia still largely imports its beef, despite the fact that its prices have been volatile and lower income groups cannot afford to buy it.

Hence, people will resort to seafood as an alternative source of protein. The Indonesian Central Statistics Bureau (BPS) has reported a deflation trend from 2014-2016 for fish prices in the domestic market, meaning fish has become more affordable for consumers.

As is the case for China, Indonesia needs to realize that prioritizing domestic demand will be a challenging task with 260 million mouths to feed, the fourth-largest population in the world after China, India and the US.

Making sure that there is enough fish caught by Indonesian fishermen for generations to come, through proper sustainability measures, is the only way to ensure the President’s vision of making the “oceans the future of the nation” a reality.


Advertisements

#HidungFika – Desember 2016

Kumpulan tulisan fiksi #HidungFika tentang ulasan berita terkini di bulan Desember 2016. Enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.


“Payung Biru”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (5 Desember 2016):

  1. Brigjen Teddy Hernayadi dinyatakan terbuki bersalah dan dijatuhkan vonis seumur hidup oleh Pengadilan Militer Tinggi II atas kasus korupsi di Kementerian Pertahanan. Brigjen Teddy terbukti merugikan negara sebesar USD 12 juta atas penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache sejak 2010-2014. Sebagai alternatif alutsista, dikabarkan mulai tahun depan Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah untuk pelatihan pilot permadani terbang.
  2. Forbes telah mengeluarkan daftar nama 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2016. Lima orang terkaya di Indonesia adalah Budi & Michael Hartono (BCA), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), Anthoni Salim (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Golden Agri-Resources), dan Sri Prakash Lohia (Indorama). Meskipun sudah ada program Tax Amnesty, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan bahwa Mukidi juga belum masuk ke dalam daftar Forbes tersebut.
  3. Setelah sukses menyelenggarakan aksi #SuperDamai212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan menjadi promotor dan organizer Jakarta Marathon 2017. Ditanya alasannya, perwakilan Kementerian Pariwisata menyatakan, “Ya, karena kami ingin menarik jumlah massa yang besar dan sterilisasi jalan Jakarta yang efektif secara bersamaan”. Ditambahnya, “Alhamdulillah, Bayclin juga sudah sepakat untuk menjadi sponsor utama di tahun depan”.
  4. Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku semenjak 28 November 2016. Salah satu pokok dalam revisi UU ITE adalah pemberlakuan prinsip “right to be forgotten” yakni seseorang boleh mengajukan penghapusan konten atau informasi tidak benar tentang dirinya yang dipublikasikan di masa lalu. Dikabarkan oleh pengamat digital Keenan Pearce, inilah penyebab mengapa film “Terjebak Nostalgia” yang dibintangi Raisa ditunda rilisnya sampai Desember ini.
  5. Desy Ratnasari (muncul kembali dalam headline #HidungFika) dikabarkan telah dikontak oleh perusahaan rekaman Cikeas untuk recycle lagu, “Payung Biru”.

“Olahraga Jantung”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (12 Desember 2016)

  1. Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Cimahi dan suaminya yang juga bekas Walikota Cimahi (2002-2012) atas dugaan penerimaan suap, KPK mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam memilih calon kepala daerah dari dinasti politik. Melihat fenomena ini, dikabarkan Badan Ekonomi Kreatif sedang negosiasi dengan Fox Broadcasting Company untuk memulai Spin-off dari serial TV “Empire” di Indonesia.
  2. Polisi menemukan bukti transfer pendanaan makar setelah penangkapan 10 orang pada Jumat dini hari sebelum #AksiDamai212 berjalan. Dikabarkan oleh pengamat intelejen, dana Rp. 300 juta yang diduga diterima oleh Rachmawati Soekarnoputri ternyata adalah dana mahar (bukan makar) untuk down payment suatu pernikahan. Seorang wedding organizer mengamati, “Sis, harga segitu di Jakarta sekarang cuman cukup buat katering Sari Roti sama Equil”.
  3. Ormas yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah membubarkan acara Kebaktian Kebangunan Rohani yang tengah berlangsung di Gedung Sabuga ITB, Bandung (6/12/2016), dengan alasan kebaktian harus digelar di gedung gereja, bukan gedung umum. Dikabarkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sedang mempelajari proposal untuk pengalihan biaya pemeliharaan lapangan Monas sebagai perpanjangan kompleks Masjid Istiqlal.
  4. Presiden terpilih AS Donald Trump menerima telepon dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan mencuitkan hal tersebut di akun Twitter-nya. Hal ini membuat geram Tiongkok karena selama 4 dekade, AS tidak pernah melanggar protokol komunikasi langsung dengan Presiden Taiwan demi menghargai kebijakan “One China Policy”. Dikabarkan Vanness Wu akan diberikan medali kehormatan oleh Taiwan atas keberhasilannya dalam menjalankan diplomasi “Meteor Garden”.
  5. Selanjutnya ke berita olahraga — Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016 setelah menyingkirkan Vietnam dengan skor agregat 4-3, meskipun Vietnam menguasai permainan dengan penguasaan bola 74 persen. Fu Ming, wasit dari laga terakhir tersebut dikabarkan akan direkrut oleh RS Harapan Kita sebagai pelatih terapis jantung.

“Ginkgo Biloba”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (19 Desember 2016)

  1. Polri berhasil menggagalkan upaya pengeboman Istana Negara yang akan menggunakan bom panci berisikan Triacetone Triperoxide (TATP) yang dapat meledakkan segala hal dalam radius 300 m. Tiga tersangka teroris telah dibekuk di Bekasi dan salah satunya adalah Dian Yulia Novi, perempuan mantan TKI di Oman yang akan dijadikan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri yang terdoktrin ISIS. Tim Redaksi #HidungFika tidak ingin berkomentar mengenai kejadian ini karena khawatir dipanggil Bareskrim apabila ini dibilang pengalihan isu Ahok sebagaimana dialami Eko Patrio yang dikutip tanpa persetujuan oleh 7 media online.
  2. Untuk isu Ahok sendiri — banyak Netizen yang opininya terpecah mengenai sidang perdana kasus penistaan agama oleh Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Netizen menyesali bahwa perdebatan lebih disorot kepada air mata Ahok di persidangan dan bukan substansi perkara. Namun dikabarkan lebih banyak Netizen yang menyesal dan berderai air mata setelah menyadari realitanya tidak akan ada abang ojek yang seganteng Hamish Daud Wyllie.
  3. Pegawai MA, Dora (nama sebenarnya) menjadi perhatian setelah videonya memukul, mencakar, dan menarik baju Polantas Aiptu Sutisna viral di sosial media. Dikabarkan sejumlah pengamat transportasi menyatakan akhirnya kampanye menggolkan proyek tilang elektronik, “Berhasil! Berhasil! Berhasil! Hore!”.
  4. Dikabarkan setelah laga final sepakbola AFF 2016 antara Indonesia melawan Thailand, sejumlah musisi Indonesia mengakui Timnas adalah sumber inspirasi lagu-lagu patah hati. Ini dikarenakan alur ceritanya yang konsisten, “ketika aku mencintaimu setengah mati, selalu saja menjadi yang kedua”.
  5. Kemudian untuk berita luar negeri — pasukan pro-rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah kembali menyerang Aleppo timur, kawasan dimana pasukan pro-pemberontak masih bertahan. Selain menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan di Aleppo, dikabarkan sejumlah aktivis juga menggalang pengedaran Ginkgo Biloba di markas PBB untuk mengingatkan mengenai apa yang terjadi di Bosnia dan Rwanda.

“Om, Telat Om”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (26 Desember 2016):

  1. Tim redaksi #HidungFika turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Hercules C130 HA-1334 milik TNI AU di Wamena, yang menewaskan 12 awak dan 1 penumpang. Ini menambah daftar kecelakaan udara di tahun 2016, yakni Skytruck M28 P-4201 milik Polri (jatuh di Pangkalpinang), Helikopter Bell 412 EP HA-5166 milik TNI AD (jatuh di Malinau), Helikopter Bell 205 HA-5073 milik TNI AU (jatuh di Yogyakarta), Helikopter Bell 412 EP HA-5171 milik TNI AD (jatuh di Poso), dan Pesawat Super Tucano TNI AU (jatuh di Malang). Kami mendoakan agar sayap malaikat merupakan alat penerbangan yang lebih diandalkan daripada sistem alutsista Indonesia.
  2. Dikabarkan grup musik asal Skotlandia, Franz Ferdinand, akan mengganti namanya menjadi Andrei Karlov. Hal ini dikabarkan setelah kejadian Dubes Rusia untuk Turki tewas ditembak oleh seorang Polisi Turki di sebuah galeri seni di Ankara, beberapa hari sebelum pertemuan antar Menlu Turki, Rusia, dan Iran untuk membahas proses perdamaian di Suriah.
  3. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dikabarkan sedang melakukan investigasi terhadap kasus deforestasi tinggi hutan cemara secara mendadak milik Perum Perhutani. Menurut sumber kurang terpercaya, dikabarkan ini akibat dari sweeping dan pemaknaan berlebihan terhadap fatwa MUI yang melarang penggunaan atribut Natal.
  4. Bank Indonesia mengeluarkan mata uang Rupiah dengan desain dan warna baru. Dengan adanya kontroversi seputar pemilihan pahlawan yang ditampilkan di mata uang baru, tidak berjilbabnya Cut Meutia, logo BI yang mirip palu arit, dan indikasi kemiripan dengan Yuan, maka pengamat ekonom aliran klasik mengusulkan agar Indonesia kembali ke sistem barter. “Ya, baiknya kembali ke masa dimana rempah-rempah ditukar dengan kemerdekaan kita”, ujarnya.
  5. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikabarkan telah meluncurkan kampanye kesehatan reproduksi bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2016. Dikabarkan tagline baru mereka adalah, “Om, Telat Om”.

Sekian recap berita bulan lalu dari #HidungFika; enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.

Research Paper on MUI – The Unsuccessful Bureaucratization of Islam in Indonesia

During my graduate studies I took an independent study module on Political Islam and Governance. My paper was titled “Majelis Ulama Indonesia (MUI): The Unsuccessful Bureaucratization of Islam in Indonesia”.

In my paper, I argued that the Majelis Ulama Indonesia (Indonesian Council of Ulama – MUI) illustrates the case of an unsuccessful effort to bureaucratize Islam under the state. The bureaucratization effort was unsuccessful because the establishment of the quasi-official MUI has been the endeavor of Soeharto particularly to use the ulama to legitimize his New Order regime and its government policies, but MUI during the New Order period has never been really controlled by the state and after 1998 it has become more independent in its stance. To a certain extent, MUI in its recent development has also become a player to reckon with in regard to the Islamization of the state.

My argument would firstly be based on the understanding of the bureaucratization of Islam and why this was the necessary approach taken by the government in the early phase of post-independence. Based on the writing of other scholars who have closely examined the fatwas and tausiyahs issued by MUI, I then demonstrate how MUI has gradually distanced itself away from the state and have made efforts to appease the ummah (community of believers). Last but not least, I will explain why MUI serves as the venue for contestation in the future trajectory of political Islam in Indonesia, as it shapes the agenda of the state instead of the other way around.

You can download the paper here. Since this paper was done in 2012, it has not been updated to reflect the current developments, but in the purpose of policy research and constructive engagement, I am open for feedback and discussion.

#HidungFika – November 2016

Kumpulan tulisan fiksi #HidungFika tentang ulasan berita terkini di bulan November 2016. Enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.


“Lebaran Kuda”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 7 November 2016)

  1. Siapapun ahli ramal Pak SBY, saya mau pakai juga. Karena canggih, sebelum ada tuduhan tunggang-menunggangi demo 4 November 2016 beliau sudah klarifikasi 2 hari sebelumnya. Saya dan segenap crew #HidungFika (saingan Mata Najwa) mengucapkan selamat hari raya Lebaran Kuda.
  2. Dikabarkan penjualan produk topi cowboy dan jaket bomber meningkat. Sejumlah pemilik olshop mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memikirkan ulang mengenai rencana pengenaan pajak untuk endorser.
  3. Pemilu Presiden AS minggu ini dan hasil polling antara Clinton dan Trump menunjukkan hasil yang tipis semenjak Direktur FBI menyatakan ada bukti baru terkait kasus email server Hillary Clinton. Dikabarkan sejumlah anggota DPR meminta Kongres AS studi banding ke Indonesia untuk melihat pemakaian Gmail, Yahoo, Outlook yang masih marak dilakukan oleh PNS di Indonesia.
  4. Pak Ahok dikabarkan akan duet dengan Young Lex. Ahok akan special appearance di lagu “Bad” khususnya di bagian “Memang gue anak nakal seringkali ngomong kasar tapi masih batas wajar”. Ditanyakan tanggapannya, Iwa K berkomentar, “Bebas! Lepas! Tinggalkan saja semua beban di hatimu”
  5. Jessica Wongso akan menjalani hukuman penjara selama proses banding vonis 20 tahunnya. Dikabarkan ada petisi Change.org meminta agar Jessica dipindahkan ke Sukamiskin dan dijadikan barista di sana.

“Saatnya ke Mars”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 14 November 2016)

  1. Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS setelah memenangkan 306 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan, sementara Hillary Clinton meraih 232 electoral vote, meskipun memenangkan popular vote. Dikabarkan Elon Musk mendapatkan tambahan investasi untuk segera menyelesaikan proyek misinya ke Mars setelah website imigrasi Kanada crash.
  2. Menyaksikan kemenangan Trump, warga Kabupaten Bekasi merasa tidak terlalu bersedih dengan kemungkinan Ahmad Dhani menjadi Wakil Bupati. Namun sejumlah anggota masyarakat memastikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pasal Penghinaan Presiden benar-benar dihapus sebelum Setya Novanto dan Fadli Zon foto bersama dengan Ahmad Dhani di 2019.
  3. BPS rilis angka pertumbuhan ekonomi nasional di Q3 2016 yakni 5,02%. Beberapa analis ekonom menyebutkan kontraksi ekonomi ini karena ekspor yang menurun dan pemotongan anggaran yang menyeluruh di seluruh kementerian. Melihat situasi ini, dikabarkan bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuh mahaguru-nya akan diangkat sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Keuangan.
  4. Mantan ketua KPK Antasari Azhar mendapatkan status bebas bersyarat dari LP Kelas 1 Tangerang setelah ditahan selama 7,5 tahun atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain yang diduga terlibat cinta segitiga dengan caddy golf Rani Juliani. Baju korban yang hilang sebagai bukti kunci dari kasus ini masih merupakan misteri. Pengamat politik menyatakan ini sama misteriusnya dengan alasan pernikahan Rey Utami dan Pablo Putra Benua.
  5. Gubernur BI Agus Martowardojo diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. KPK sudah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Kerugian negara dari mark-up proyek e-KTP ditaksir mencapai Rp. 2,3 T dan KPK menduga kasus ini akan melibatkan lebih banyak tersangka. Dikabarkan sebagian dana mark-up digunakan untuk memproduseri lagu “Alamat Palsu” dari Ayu Ting Ting sebagai jingle dan promosi penggunaan e-KTP.

“Daddy Wes”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 21 November 2016)

  1. Presiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama PPP dan menyatakan penyesalan terhadap penggunaan akun sosial media yang tidak bijak, yang isinya saling menghujat, adu domba dan provokasi. Menurut Pak Jokowi, hal semacam ini tidak mencerminkan tata nilai bangsa Indonesia. Menanggapi hal ini, seorang pakar komunikasi menyarankan Pak Jokowi lebih sering membuka bagian komentar Youtube Awkarin dan Instagram @lambe_turah.
  2. Warga dunia menyaksikan fenomena “Supermoon” pada tanggal 14 November 2016. Fenomena purnama raksasa ini merupakan yang paling besar dan terang semenjak 26 Januari 1948. Seorang pengamat astrolog menyatakan bahwa ini kemungkinan besar penyebab banyaknya perempuan Indonesia yang hormonal atau moody. “Ya, antara ini atau ekspektasi berlebihan terhadap pasangan yang tidak tersampaikan setelah melihat pernikahan Sandra Dewi di Tokyo Disneyland”, ujarnya.
  3. Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Dikabarkan oleh Kemristekdikti bahwa terjadi peningkatan minat program studi Bahasa Indonesia, seiring dengan meningkatnya permintaan ahli bahasa yang #dipakai dalam persidangan pencemaran nama baik, penistaan agama, dan perkara libel lainnya yang marak di Indonesia.
  4. Presiden terpilih AS Donald Trump berencana menerapkan kebijakan database imigran Muslim seperti era administrasi George Bush di tahun 2002-2011. Sejumlah kritik mengatakan kebijakan ini seperti “internment camps” keturunan Jepang-Amerika paska kejadian Pearl Harbor. Namun demikian, beberapa jomblo melihat hal positifnya terhadap kemungkinan peningkatan opsi calon pasangan di MuslimMatrimony.com.
  5. Dikabarkan setelah selesai masa tayang “Golden Ways” di Kompas TV bulan Oktober lalu, Mario Teguh berencana bermitra dengan sebuah klinik fertilitas untuk membuka chain klinik tes DNA “Daddy Wes”. Deddy Corbuzier dikabarkan tertarik untuk menanamkan sahamnya dan juga membuka layanan perawatan rambut di klinik tersebut.

“Obliviate!”

Komentar kejadian terkini minggu lalu (published 28 November 2016)

  1. Mendikbud memutuskan untuk menghentikan sementara sistem Ujian Nasional (UN) mulai tahun depan dan ujian akhir siswa diserahkan ke pemerintah provinsi (untuk SMA, SMK, atau sederajatnya) dan pemerintah kabupaten/kota (untuk SD, SMP atau sederajatnya). Nantinya, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh ujian akhir namun ditentukan oleh sekolah masing-masing. Mengetahui hal ini, dikabarkan sejumlah calo soal UN akan beralih profesi menjadi calo tiket konser Coldplay.
  2. Setelah video viral Mannequin Challenge dari Satlantas Aceh Besar dan Satlantas Brebes, juri kompetisi Mannequin Challenge Nasional, Desy Ratnasari, memutuskan pemenangnya adalah TMC Polda Metro Jaya. Ditanya alasannya, Desy menjawab, “Iya, karena mereka konsisten tidak bergerak setiap jam pulang kantor di jalanan Thamrin dan Sudirman”.
  3. Perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang juga Sekjen FPI, Novel Bamukmin menegaskan untuk tetap melakukan demo besar di jalanan utama Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016. Hal ini mengundang polemik dari sejumlah tokoh nasional. Namun pengamat Robbie Abas menyarankan daripada demo di jalanan akan lebih bermanfaat untuk demo masak bersama Chef Aiko.
  4. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi. PM Rutte datang untuk menawar namun hanya mendapatkan koin Rp. 1.000 dari Presiden Jokowi meskipun sudah memberikan 1 keris sebagai simbolis pengembalian 1.500 benda yang ada di museum Belanda.
  5. Pemerintah dikabarkan sedang melakukan penelusuran apakah Magical Congress of the United States of America (MACUSA) beroperasi di Indonesia. Hal ini karena adanya indikasi mantera Obliviate yang digunakan secara massal menjelang terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembali.

Sekian rangkuman berita bulan ini dari #HidungFika — enduslah tulisan ini dengan akal dan humor yang sehat.

The irony of government spending

Reading Indonesian newspapers usually depresses me, but on Wednesday the two covers of Kompas and the Jakarta Post particularly made me lose my appetite.

Kompas and The Jakarta Post (18 January 2012)

On the left is a picture on the renovation of the DPR Budgetary Body room, how the newly imported chair from Germany each costs Rp. 24 million. On the right, is a picture of a damaged bridge in Lebak, Banten, used by children to go to school.

As usual, only after it has gotten national and international media coverage, seven days after the bridge was damaged the Bupati, Mr. Mulyadi Jayabaya, decides to visit the site and made an attempt to cross the bridge as well – only to find that he was not as fit as those children are.

The costs for repairing the bridge, he said, is roughly Rp. 600 million with the duration of 3 months.

The total costs for renovating the DPR Budgetary Body room is roughly Rp. 20 billion, and I’m pretty sure it will take less than 3 months to finish. I believe the honorary members of the representatives can’t wait to have its next meeting discussing future government spending in those comfortable chairs.

Oh well.

Indonesia’s Low Infrastructure Spending

For a country that is constantly being discussed as the next global economic power, Indonesia surely spends little on infrastructure.

From the Jakarta Post:

In 2005, the government spent Rp 32.9 trillion on infrastructure development. This represented only 1.2 percent of the total gross domestic product that year. Six years later, the government spent Rp 141 trillion on infrastructure while the gross domestic product stood at Rp 6,840.4 trillion. This means that the ratio of infrastructure development in comparison to gross domestic product stood only at 2.1 percent in 2011

I met Akash Deep from HKS during a discussion in Jakarta, and his comments was that Indonesia spends too little on government spending. “Being conservative in consumption is good, but conservative on investment is not good,” he said. At 2.1 percent from GDP, below the ideal level of 5 percent, one wonders why the allocation was so little in the first place.

Well, an obvious answer was that the level of realization of the allocated budget is slow. How can you allocate more if you’re unable to spend what has been allocated in the first place? Data from LIPI (quoted from the linked article), as of September 2011 the budget utilization stood at only 30 percent.

Then you need to figure out why the disbursement of funding so slow…bureaucratic inefficiencies, regulatory holdups, corruption perhaps (or most likely).

If the government is not willing to spend on infrastructure, their strategy is to depend on the private sector through PPP. Thing is, even if Indonesia’s rating got another boost from Moody’s lately, if the weaknesses in Indonesia’s infrastructure investment environment is not fixed, the PPP strategy is unlikely to produce results in the speed that is needed.

Of Government Lies and Performance

There are times when I disagree with the House Speaker, Mr. Marzukie Alie. I even wrote an open letter to him once. But there are also those rare moments when I agree with what he said, for instance, about not blaming the President (only) about government lies.

To put things into context, Prof. Din Syamsuddin, the leader of Muhammadiyah, spoke in a Muhammadiyah gathering on Monday (19/12) stating that the year of 2011 is full of lies committed by state officials. He further claimed that the only way out is a “big bang” from the highest commander of this nation.

As a response, Mr. Marzuki Alie asked that the public should corner President SBY about government lies, because those lies actually happen in the local government level.

Though I disagree that those lies might not happen only in the local government level, but also in the central government level, what I second from Mr. Marzuki’s remarks is that “the government” consists of many levels, from the Regencies (Kabupaten), Cities, Provinces, and many other state institutions related with the implementation of governance. It is thus better to clarify what kind of “lies” that are meant by Prof. Syamsuddin, because when you say “government lies”, the government does not consist of a single party.

I believe in this situation the softer term for lies are undelivered performance. In order to measure the performance of government institutions, we must first clarify their mandate and scope of authority, their goals and timeline, and therefore those who did not manage to deliver are those who we can say are under-performing institutions. This should then be the public’s benchmark to differentiate those who’s worthy of our votes in the next round of elections and those who should be sacked (and even penalized if they’re involved in corruption).

Post-Reformasi, the presidential system and separation of powers doctrine that Indonesia adheres to truly materialized (though not perfect), making the powers of the President limited. The executive, led by the President, is no longer the authoritative institution because its powers are checked by the legislative (House of Representatives – DPR) and the judiciary. What was then centralized, are now decentralized, with local government heads (Governors, Mayors and Regents) directly elected by the people.

It is thus unfair if we were to judge the performance of SBY and the late Soeharto based on the “strongman” characteristics alone because how things are run in the past is obviously different than now. Maybe then, the President can fire any Governor, Mayor or Regent who is non-compliant, but it is not possible to do so in the current institutional arrangement in Indonesia.

Of course, SBY’s cabinet performance is also not perfect, with red marks still on human rights issues, corruption and infrastructure despite the rising economic growth. However, what needs to be understood by the general public is that there are changes in Indonesia’s state institutions, and if we were to give productive criticism and demand better performance from the government, we need to know where to direct our concerns rather than, quoting Mr. Marzuki again, shooting bullets in the air.

Being the head of DPR, I hope Mr. Marzuki also truly understood what he said – that these bullets might come to him – bearing in mind that DPR should also be the place where we direct our concerns, not the subject of it.